Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu, tanpa terkecuali, secara alamiah sejak dilahirkan. Hak-hak ini mencakup hak-hak pokok seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan sebagainya. Di Indonesia, penegakan HAM perlu menjadi prioritas utama pemerintah. Namun, perdebatan panjang sering muncul tentang arah ideologi apa yang sebaiknya dijadikan landasan dalam pengembangan dan penegakan HAM tersebut. Dua di antaranya adalah liberalisme dan sosialisme. Meski memiliki prinsip yang baik, ada beberapa alasan mengapa kedua ideologi ini tidak patut dijadikan landasan penegakan HAM di Indonesia.
Liberalisme dan Implikasinya dalam Penegakan HAM
Liberalisme adalah ideologi yang menekankan pada kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan politik. Sebagai landasan dalam penegakan HAM, liberalisme dapat menimbulkan beberapa masalah.
Pertama, liberalisme cenderung mengesampingkan rasa sosial dan solidaritas antar sesama anggota masyarakat. Prinsip ini berpotensi memicu konflik sosial, di mana individu yang kuat akan mendominasi individu yang lemah.
Kedua, dalam konteks sosial-ekonomi, liberalisme mendorong persaingan bebas yang bisa menciptakan ketimpangan sosial. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berpengaruh negatif terhadap implementasi hak ekonomi dan sosial yang seharusnya dijamin bagi setiap individu.
Sosialisme dan Dampaknya pada Hak Asasi Manusia
Di sisi lain, sosialisme, yang mengedepankan keadilan sosial dan pengendalian sosial terhadap sumber daya, juga memiliki beberapa kelemahan.
Pertama, sosialisme yang diwujudkan dalam bentuk kontrol negara yang kuat terhadap sumber daya dapat membatasi hak individu untuk memiliki dan mengakses sumber daya tersebut. Ini dapat membatasi hak ekonomi individu dan secara tidak langsung melanggar HAM.
Kedua, sosialisme seringkali juga mengarah pada pembatasan kebebasan individu dan perusahaan, baik dalam bisnis maupun dalam berekspresi, yang tentunya bertentangan dengan konsep HAM.
Mengapa Liberalisme dan Sosialisme Tidak Patut Dijadikan Landasan HAM di Indonesia?
Mengapa Indonesia sebaiknya tidak mendasarkan penegakan HAM pada liberalisme dan sosialisme? Seperti telah dibahas, kedua ideologi ini memiliki implikasi yang tidak selalu mendukung penegakan HAM. Selain itu, kedua cara pandang ini tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks nasional Indonesia.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa lebih berorientasi pada kekeluargaan dan gotong royong, konsep yang tidak sepenuhnya sejalan dengan liberalisme dan sosialisme. Lebih baik jika Indonesia mengembangkan dan menerapkan panduan penegakan HAM yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang lebih mencerminkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta menjaga keharmonisan dan keadilan sosial di antara masyarakat yang beragam ini.
