Bertekad untuk menjalankan pemerintah dengan bersih dan jujur, tanpa adanya kecurangan seperti korupsi, adalah manifestasi dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan. Pancasila, sebagai dasar filosofis dan ideologis negara Indonesia, memberikan acuan penting dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam konteks pemerintahan.
Sebagai penjelmaan dari sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, pemerintah yang bersih dari korupsi berperan penting dalam meraih keadilan sosial. Pasalnya, korupsi seringkali menjadi penghalang utama dalam pencapaian keadilan yang sesungguhnya.
Potret Korupsi di Indonesia
Memang, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih berjuang melawan korupsi. Menurut indeks persepsi korupsi tahun 2021 oleh Transparency International, Indonesia masih berada di posisi ke 102 dari 180 negara. Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Korupsi menjadi penghalang dalam menjalankan pemerintahan yang bersih karena ia mempersempit distribusi kekayaan secara adil, menghancurkan pembangunan nasional, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dengan hilangnya kepercayaan tersebut, maka akan sulit bagi pemerintah untuk menjalankan program dan kebijakan yang efektif dan efisien.
Fokus dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi (Satgasus) telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Langkah-langkah yang telah diambil antara lain melibatkan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara, meningkatkan transparansi dalam pemerintahan, serta melakukan pendekatan pendidikan kepada generasi muda tentang bahaya korupsi.
Namun, upaya ini harus terus ditingkatkan dan harus melibatkan semua elemen masyarakat. Menjalankan pemerintah yang bersih bukan hanya tanggung jawab pejabat atau pemerintahan saja, tapi juga tanggung jawab semua warga negara.
Kontribusi Masyarakat dalam Menegakkan Sila Keadilan Sosial
Seluruh rakyat Indonesia dapat berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi. Mulai dari hal yang paling sederhana seperti menjaga sikap dan perilaku individu agar selalu jujur dan bertanggung jawab, serta melawan segala bentuk korupsi dalam lingkungan sekitar.
Promosi dan kampanye anti-korupsi juga bisa dilakukan oleh masyarakat secara luas melalui berbagai medianya. Penggunaan media sosial dan teknologi informasi juga bisa dimanfaatkan untuk mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi.
Masyarakat juga perlu membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam pemberantasan korupsi, melainkan juga menjadi subjek dalam memberantas korupsi.
Kesimpulan
Pancasila sebagai sila memberikan pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia, dan mewajibkan kita semua untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Setiap individu mempunyai peran penting dalam upaya ini dan harus berdiri bersama dalam memerangi korupsi.
Pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi bukan hanya penting dalam konteks implementasi Pancasila, tetapi juga menjadi kebutuhan akut untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi, jawabannya apa? Jawabannya adalah kita semua perlu berkontribusi dan bersama-sama menjalankan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita Pancasila.
