Indonesia, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang diatur oleh konstitusi dan pancasila, simbol yang merepresentasikan lima prinsip dasar negara ini. Salah satu prinsip ini, demokrasi, merupakan penjabaran sila keempat: “Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.” Artikel ini akan membahas bagaimana Indonesia menjadi negara demokrasi dan betapa pentingnya nilai demokrasi dalam menjaga identitas dan keharmonisan negara Indonesia.
Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara ini mulai merumuskan dasar-dasar pemerintahan yang mencerminkan cita-cita bangsa. Pencetus dan Bapak Bangsa, Soekarno, berperan penting dalam menciptakan pancasila sebagai landasan ideologi negara yang mencerminkan kebhinekaan Indonesia. Pancasila kemudian merumuskan lima prinsip dasar yang tercermin dalam sila-sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia..
Demokrasi di Indonesia mengalami berbagai tahapan perkembangan. Pada awal kemerdekaan hingga sekitar tahun 1960-an, bentuk pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi liberal. Namun, pemerintahan ini dianggap kurang efektif dan memunculkan berbagai masalah. Kemudian di tahun 1966 hingga tahun 1998, Indonesia menerapkan sistem politik yang lebih sentralistik dan otoriter yang disebut Orde Baru, yang merupakan era dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Di era reformasi, Indonesia kembali mengadopsi sistem demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan egaliter.
Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Penjabaran Sila Kerakyatan
Sila keempat Pancasila memiliki semangat demokrasi yang tercermin dalam beberapa prinsip berikut:
- Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, rakyat memiliki hak suara untuk menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.
- Perwakilan Rakyat: Dalam sistem demokrasi di Indonesia, rakyat diwakili oleh wakil-wakil yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih kemudian mengemban amanah untuk mengadvokasi aspirasi rakyat dan kepentingan umum.
- Musyawarah dan Mufakat dalam Pengambilan Keputusan: Proses pengambilan keputusan dalam sistem politik Indonesia dijalankan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan pada berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membantu menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif.
- Keterbukaan dan Partisipasi Publik: Sistem demokrasi di Indonesia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan dan turut serta dalam pembuatan kebijakan. Keterbukaan informasi dan akses media sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar, kritis, dan aktif.
Pentingnya Demokrasi dalam Menjaga Identitas Indonesia
Demokrasi dan penjabaran sila keempat Pancasila sangat penting dalam menjaga identitas dan keharmonisan negara Indonesia dengan beberapa alasan, antara lain:
- Demokrasi adalah wujud nyata dari nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia yang menciptakan rasa kebersamaan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinekaan.
- Demokrasi menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan menghargai perbedaan sehingga mampu menjunjung tinggi keadilan dan hak-hak asasi manusia.
- Demokrasi memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, yang mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat yang beragam.
Dengan demikian, negara Indonesia sebagai negara demokrasi merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Sistem demokrasi memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, keadilan, dan menghargai kebhinekaan, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
