Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam undang-undang dasar negeri ini, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945. Pancasila yang terdiri dari lima sila menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar falsafah negara ini berperan penting dalam merekatkan setiap warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, penerapan Pancasila terkait dengan sejumlah fungsi penting, antara lain:
1. Sebagai Dasar Falsafah Negara
Pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah negara yang mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Setiap sila yang ada dalam Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa yang mewakili pandangan hidup dan kearifan lokal nusantara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan perlu mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai refleksi identitas bangsa dan cita-cita bersama.
2. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Salah satu fungsi utama Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menggerakan dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dalam mencapai tujuan yang sama. Oleh karena itu, Pancasila dipandang sebagai alat pemersatu, yang menjadi pegangan bersama untuk menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia.
3. Sebagai Pedoman Dasar dalam Penyusunan Kebijakan dan Program Pemerintah
Pancasila menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang akhirnya diterapkan dalam lingkup eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap kebijakan dan program pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Memastikan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan
Pancasila menjamin pelaksanaan HAM dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Setiap penegakan hukum dan kebijakan yang bersumber dari Pancasila harus menghargai dan menjaga nilai-nilai HAM serta menegakkan keadilan. Dalam hal ini, pemerintahan yang baik akan mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya melindungi hak-hak warga negara.
5. Menjadi Dasar Keberlanjutan Pemerintahan yang Adil dan Demokratis
Pancasila digunakan sebagai dasar keberlanjutan pemerintahan yang adil dan demokratis. Dalam konteks ini, Pancasila menjadi acuan bagi pemerintahan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mematuhi Tatanan tertib dalam berdemokrasi.
Secara keseluruhan, Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki fungsi-fungsi penting bagi negara dan bangsa Indonesia. Setiap warga negara dan unsur pemerintahan harus senantiasa menjaga, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
