Di tengah era pembangunan demokratis ini, penegasan fungsi serta peran pemerintah dan pemegang hak tanah ikut andil penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud dapat mencakup berbagai sektor, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga agrikultur. Kendati demikian, pada konteks ini, pembahasan akan dikhususkan pada pembangunan infrastruktur sebagai contoh. Pembangunan infrastruktur tentunya membutuhkan tanah sebagai lokasi dasar. Dalam hal ini, pemerintah dan pemegang hak tanah memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan lahan secara efektif dan efisien.
Seiring waktu, masyarakat tentunya membutuhkan peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam hal ketersediaan infrastruktur publik. Untuk itu, tidak jarang pemerintah harus melakukan pembangunan baik renovasi maupun penyediaan infrastruktur baru. Pembangunan tersebut tentunya harus dilakukan di atas tanah. Di sinilah peran penting pemegang hak tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemerintah bisa saja melakukan pembangunan secara langsung di atas tanah milik pemegang hak. Inilah yang kerap disebut sebagai pelaksanaan pembangunan secara langsung oleh pemerintah dengan pemegang hak tanah. Melalui mekanisme ini, pemegang hak tanah membantu pemerintah dalam penyediaan lahan yang akan dibangun. Meskipun begitu, proses ini harus melalui proses koordinasi dan konsultasi yang baik, demi memastikan keadilan dan penerapan hukum yang adil bagi kedua belah pihak.
Penegasan ini penting karena tidak jarang pemegang hak tanah merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya selalu membuka ruang dialog bagi pemegang hak tanah, sebelum akhirnya menentukan kebijakan yang akan diambil.
Pembangunan seringkali membutuhkan lahan yang luas. Oleh karena itu, tanah yang dimiliki oleh pemegang hak tanah biasanya memiliki luas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, agar bisa mendukung proses pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Penggunaan konteks ini tentu memberikan pemahaman bahwa pelibatan pemegang hak tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sangat penting, khususnya untuk tanah seluas yang dibutuhkan proyek tersebut.
Jadi, jawabannya apa? Kuncinya ada pada pemahaman bahwa pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan pemegang hak tanah dan pemerintah, serta memperhatikan kepentingan umum dan keadilan bagi semua pihak. Baik pemerintah maupun pemegang hak tanah harus berperan aktif dan menjadi mitra dalam proses ini, demi mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.
