Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), struktur pemerintahan ditata dengan sistem desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan didistribusikan ke berbagai level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota. Hal ini dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap-tiap daerah.
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan di wilayahnya masing-masing, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan wujud dari prinsip otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan dan menjalankan politik dalam lingkup daerahnya sendiri.
Otonomi daerah dalam hal ini bukan berarti daerah bebas tanpa kontrol dan pengawasan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan kepentingan umum.
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki “tugas perbantuan,” yang merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Tugas perbantuan secara umum merujuk pada tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pusat.
Sistem otonomi dan tugas perbantuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang ini, pemerintah daerah wajib melaksanakan otonomi daerah dan tugas perbantuan dengan sebaik-baiknya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dilihat dari sistem desentralisasi. Otonomi daerah dan tugas perbantuan menjadi dua prinsip penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.
Jadi, jawabannya apa? Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki hak otonomi dan tugas perbantuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam lingkup daerah mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
