Jakarta Charter menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah pembentukan Indonesia. Charter ini, yang dipandang sebagai rumusan dasar negara, diprakarsai dan disepakati oleh sejumlah tokoh-tokoh pendiri negara kita. Namun, ada perkembangan menarik sepanjang jalannya perkembangan konstitusi negara. Rumusan dasar hukum tersebut kemudian mengalami perubahan. Alasan apa yang mendasari perubahan tersebut? Di artikel ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai hal tersebut.
Sejarah Jakarta Charter
Charter Jakarta adalah rumusan hasil dari sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 22 Juni 1945. Charter ini berisi tujuh butir, yang salah satunya mengatur perihal kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini menjadi keunikan dari Jakarta Charter; ia merupakan produk rumusan konstitusi yang merangkul kebhinekaan dalam satu negara.
Perubahan pada Jakarta Charter
Namun, setelah merdeka, perubahan signifikan dialami oleh Jakarta Charter. Butir yang mengatur kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apa yang mendasari perubahan tersebut?
Alasan di Balik Perubahan
Alasan utama perubahan ini dilakukan adalah untuk mempertahankan nilai kebhinekaan dari Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai etnis, agama, dan budaya. Jika syariat Islam dijadikan sebagai dasar hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan memberikan kesan bahwa negara ini lebih mengutamakan satu agama daripada agama lainnya.
Perubahan ini juga sejalan dengan nilai persatuan dan kesatuan yang diusung oleh Indonesia. Dengan memberikan posisi yang sama bagi semua agama, negara ini berharap dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh elemen bangsa.
Kontroversi dan Tantangan ke Depan
Walau perubahan ini dinilai penting untuk menjaga keutuhan dan keberagaman Indonesia, tentunya tidak lepas dari proses kontroversial. Sejumlah elemen masyarakat menilai, perubahan ini melupakan sejarah dan asal usul dari Jakarta Charter itu sendiri. Tantangan ke depannya adalah bagaimana Indonesia mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai filosofi di balik perubahan itu.
Secara total, perubahan Jakarta Charter menjadi bagian penting dari sejarah konstitusional Indonesia. Rangkaian proses perubahannya mencerminkan bagaimana negara ini berusaha menemukan formula yang paling akurat untuk mengakomodasi keragaman yang ada. Mudah-mudahan, tulisan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengapa dan bagaimana perubahan pada Jakarta Charter terjadi.
