Demokrasi adalah sistem atau model pemerintahan yang memberi kekuasaan secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat melalui perwakilan yang dipilihnya. Ciri khas pemerintahan demokrasi adalah kebebasan rakyat untuk memilih perwakilan mereka sendiri dan pemisahan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintah. Salah satu contoh sistem ini adalah apa yang dipraktekkan oleh banyak negara di seluruh dunia. Pemisahan dan pembagian kekuasaan diharapkan akan menciptakan sistem checks-and-balances yang efektif dalam tatanan pemerintahan.
Aspek-Aspek Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan
Pembagian dan pemisahan kekuasaan adalah salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Prinsip ini menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi beberapa lembaga yang berbeda, yang biasanya meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu entitas atau individu.
Ekskekutif
Eksekutif biasanya terdiri dari presiden atau perdana menteri dan kabinetnya. Eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan harian negara, menerapkan hukum, dan mengawasi anggaran negara.
Legislatif
Legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan. Biasanya, lembaga ini melibatkan dua kamar, yakni rakyat dan senat. Anggota legislatif biasanya dipilih oleh rakyat atau ditunjuk.
Yudikatif
Yudikatif, yang biasanya melibatkan pengadilan dan badan hukum lainnya, bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan memastikan keadilan. Ini melibatkan pengadilan tingkat rendah hingga pengadilan tingkat tinggi.
Penerapan di Berbagai Negara
Pemisahan dan pembagian kekuasaan telah dipraktekkan oleh banyak negara, termasuk AS, Inggris, dan Indonesia. Sistem ini menciptakan lingkungan di mana setiap lembaga memiliki batas kekuasaannya masing-masing dan tetap memeriksa dan menyeimbangkan lembaga lain.
Kesimpulan
Salah satu ciri pemerintah yang demokrasi adalah adanya pemisah dan pembagiaan kekuasaan, prinsip yang langgeng dan relevan dalam banyak negara modern. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada satu entitas atau individu yang memiliki kekuasaan absolut dan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mencapai tujuan ini, kekuasaan dibagi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Bagi banyak negara, praktek ini telah terbukti memastikan checks-and-balances yang efektif dalam berbagai aspek pemerintahan, dan oleh karena itu, merupakan elemen penting dari demokrasi.
