Sejak dikeluarkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, hak asasi manusia (HAM) telah menjadi hal yang fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari setiap warga negara. Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang menjadi penting dalam melindungi hak asasi manusia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa disebut UUD NRI 1945.
UUD NRI 1945 merupakan instrumen hukum tertinggi di Indonesia dan berfungsi sebagai konstitusi negara. Dalam UUD NRI 1945, terdapat banyak pasal yang berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia warga negara Indonesia. Namun, pasal-pasal ini telah mengalami banyak amandemen atau perubahan sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Pada tahun 1999-2002, Indonesia melakukan serangkaian amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen ini disebut Amandemen UUD 1945, dan salah satu fokus utama dari amandemen ini adalah untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi. Dengan demikian, amandemen ini menghasilkan sejumlah pasal baru yang secara eksplisit melindungi HAM.
Pasal yang muncul hasil amandemen dan berisi tentang perlindungan HAM antara lain adalah Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dalam pasal-pasal ini, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.
Dengan adanya amandemen ini, UUD NRI tahun 1945 menjadi lebih kuat dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pengetahuan dan pemahaman kita yang terus berkembang tentang hak-hak asasi manusia dan perlunya melindunginya.
Jadi, jawabannya apa? Pasal perlindungan HAM hasil amandemen UUD NRI tahun 1945 adalah Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.
