Partai Komunis Indonesia (PKI) telah memainkan peran sentral dalam sejarah politik Indonesia. Salah satu isu yang paling kontroversial yang dikeluarkan oleh PKI adalah issue “Dewan Jenderal”. Untuk memahami tujuan PKI mengeluarkan isu ini, kita perlu melihat konteks politik dan sejarah pada saat itu.
Konteks Sejarah
Pada pertengahan 1960-an, Indonesia tengah mengalami ketegangan politik yang signifikan. Pada saat itu, PKI adalah partai politik terbesar ketiga di Indonesia, setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi. Keberadaan PKI yang sebagai partai komunis membuat banyak kalangan, khususnya militer dan gerakan Islam, merasa diancam.
Masalah semakin kompleks dengan adanya isu “Dewan Jenderal”, yang dikeluarkan oleh PKI. Isu ini pertama kali muncul di koran Harian Rakjat, media resmi PKI, yang menyebut adanya “Dewan Jenderal” – sebuah konsolidasi dari para jenderal pro-Amerika yang berencana untuk melakukan kudeta.
Tujuan PKI
PKI merumuskan dan menyebarkan isu Dewan Jenderal dengan beberapa tujuan utama:
- Mengadu Domba: Tujuan pertama PKI adalah untuk menciptakan perpecahan di dalam tubuh militer sendiri dan melemahkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Dengan memprovokasi kecurigaan antara jenderal dan tentara biasa, PKI berharap dapat mengurangi risiko kudeta militer.
- Menjaga Kedekatan dengan Presiden Soekarno: PKI berharap, dengan mengambangkan isu Dewan Jenderal, mereka akan semakin mendekatkan diri pada Soekarno. Para pemimpin PKI percaya Presiden Soekarno akan lebih mudah dipengaruhi jika dia merasa diancam oleh kudeta militer.
- Penambahan Dukungan Populer: PKI juga berusaha untuk memanfaatkan isu ini untuk mendapatkan dukungan populer. Dengan menggambarkan diri mereka sebagai pelindung dari ancaman kudeta, PKI berharap bisa menggalang dukungan lebih banyak lagi.
Kesimpulan
Tujuan utama PKI dalam mengeluarkan isu Dewan Jenderal adalah untuk memecah belah militer, menjaga kedekatan dengan Soekarno, dan meningkatkan dukungan populer. Meskipun strategi ini pada akhirnya merugikan PKI itu sendiri, isu Dewan Jenderal tetap menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia pasca-kemerdekaan.
