Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi, dunia pekerjaan dan industri pun terus menjamur sejalan dengan kebutuhan manusia yang tak pernah habis. Lantas, tak dapat dipungkiri bahwa berbagai profesi pun turut tumbuh seiring menjamurnya industri, termasuk profesi sebagai pelacur. Dalam konteks Indonesia, industri pelacuran menjadi salah satu permasalahan yang kompleks, terutama perlakuan terhadap pelacur yang kerap kali terafiliasi dengan organisasi kejahatan seks (mafia pelacuran). Untuk menggali lebih dalam, kita akan menggunakan teori-teori viktimisasi dalam menjelaskan posisi pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran di Indonesia.
Teori Viktimisasi Primer
Teori viktimisasi primer mengungkapkan bahwa seseorang berisiko menjadi korban kejahatan karena adanya faktor-faktor pribadi dan situasional. Dalam kasus pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran, faktor-faktor pribadi meliputi kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan keterampilan yang terbatas. Hal ini membuat mereka mudah diserang oleh sindikat pelacuran yang menawarkan pekerjaan “menggiurkan” sebagai pelacur demi kelangsungan hidup mereka. Selain itu, faktor situasional juga mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan dan budaya yang kondisif bagi tumbuhnya industri pelacuran.
Teori Viktimisasi Sekunder
Teori viktimisasi sekunder menyatakan bahwa korban kejahatan kerap kali mengalami viktimisasi barang-kali sesudah mengalami kejahatan pertama. Dalam konteks pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran, mereka mengalami viktimisasi sekunder melalui stigma negatif yang melekat pada profesi pelacuran. Selain stigma sosial, mereka juga menjadi korban eksploitasi, kekerasan, dan praktik perbudakan modern oleh sindikat. Viktimisasi sekunder ini semakin memperparah kondisi hidup pelacur dan menjeraskan mereka dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran setan pelacuran.
Teori Viktimisasi Tersier
Teori viktimisasi tersier berkaitan dengan penerimaan sistematis dan kurangnya dukungan oleh institusi sosial terhadap korban kejahatan. Dalam kasus pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran di Indonesia, mereka sering kali diperlakukan dengan cara yang tak adil dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Institusi sosial, seperti pemerintahan dan aparat keamanan, seharusnya memiliki peran yang aktif dalam memberikan dukungan dan membantu para pelacur keluar dari jeratan pelacuran dan jaringan mafia.
Kebijakan dan Upaya Pencegahan Viktimisasi
Dalam rangka menciptakan kebijakan dan upaya pencegahan viktimisasi bagi para pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah konkret, seperti:
- Pendidikan dan pemberdayaan: Memberikan pendidikan dan aneka pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan teknis pelacur dalam mencari pekerjaan yang lebih layak dan bermartabat.
- Perlindungan hukum: Mengupayakan adanya perlindungan hukum bagi korban mafia pelacuran dan menindak tegas para pelaku eksploitasi seksual dan penjualan manusia.
- Program kesejahteraan sosial: Mengembangkan program kesejahteraan sosial yang inklusif bagi para pelacur yang menjadi korban mafia, termasuk layanan kesehatan, psikologis, dan bantuan ekonomi.
- Menggalakkan kerja sama: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk secara bersama-sama mengatasi masalah pelacuran dan mafia tersebut.
Jadi, jawabannya apa?
Pada kesimpulannya, posisi pelacur yang menjadi bagian dari mafia pelacuran di Indonesia melibatkan proses viktimisasi dalam berbagai tingkatan. Para pelacur, menjadi korban kejahatan ini, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, institusi sosial, dan masyarakat luas untuk menciptakan solusi jangka panjang dan kebijakan yang inklusif dan pencegahan viktimisasi lebih lanjut.
