Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki beragam peraturan dan sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu aspek penting dalam penerapan hukum adalah memastikan setiap sumber hukum yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, apa sebenarnya yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?
Konstitusi dan Undang-undang Dasar
Sebagai negara yang berpaham Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, sumber utama dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan konstitusi. UUD 1945 berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi yang mengatur segala peraturan dan kebijakan di Indonesia. Seluruh peraturan dan sumber hukum lainnya seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan lainnya harus sejalan dengan UUD 1945.
Hierarchy of Laws
Selain UUD 1945, ada hierarchy of laws atau hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hirarki ini menggambarkan tingkatan sumber hukum yang ada, mulai dari yang tertinggi (konstitusi) hingga yang terendah (peraturan daerah). Berikut adalah hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:
- Konstitusi (UUD 1945)
- Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah
Sumber hukum yang lebih rendah dalam hirarki ini harus selalu mengacu pada sumber hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terdapat pertentangan antara sumber hukum yang berbeda tingkatannya, maka sumber hukum yang lebih tinggi akan diutamakan.
Pengadilan dan Jurisprudensi
Selain konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sumber hukum lain yang menjadi acuan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah keputusan pengadilan atau jurisprudensi. Keputusan pengadilan yang menjadi jurisprudensi seringkali dijadikan referensi dalam penyelesaian perkara yang serupa di kemudian hari. Meskipun demikian, jurisprudensi tidak memiliki status yang sama dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat secara umum.
Dengan demikian, yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah konstitusi atau UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarchy of laws. Keputusan pengadilan atau jurisprudensi pun perlu diacu dalam penerapan hukum, namun tidak memiliki status yang sama dengan peraturan perundang-undangan.
Jadi, jawabannya apa?
Jawabannya adalah konstitusi atau UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hierarchy of laws merupakan sumber dari segala sumber hukum yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
